"Katrok", Birokrasi Tak Siap Lihat Duit Gedhe

Jum, 06/01/2017 - 10:48 -- a60es

Tegal – Otonomi daerah jangan menjadi tembok penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, justru harus bisa mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

“Otonomi daerah itu jangan sampai kita seperti membuat pagar tinggi yang mendistorsi kita dalam melayani. Rakyat butuh kita temani sampai masalahnya selesai. Hari ini quick respon sangat diperlukan,” tegas Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberikan pengarahan kepada jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal, di Aula Kantor Pemkab Tegal, Rabu (4/1).

Ganjar mencontohkan saat melakukan dialog dengan nelayan Batang siang (4/1) itu, dia dilapori ada dua orangtua yang tidur ditumpukan sampah di daerah Purworejo. Respon cepat yang dilakukan adalah langsung memerintahkan tindakan melalui media sosial.

“Tidak sampai tiga jam sudah tertangani. Mbahnya sudah dicek kesehatannya, dibawa ke resos, dimandikan, diberi pakaian pantas, diberi makan, dan sekarang tidur nyenyak. Di sini negara hadir, dan saya tidak perlu ketemu langsung dengan kepala dinsos saya, cukup dengan ini (smartphone),” katanya.

Gubernur yang dalam kesempatan tersebut didampingi Bupati Tegal Entus Susmono juga meminta jajaran SKPD untuk membuka keran komunikasi menggunakan seluruh potensi media yang ada. Selain itu memberikan kepastian kepada masyarakat, serta kampanye birokrasi bersih serta mudah, murah, cepat.

“Jangan sampai seperti (OTT Korupsi) Kebumen dan Klaten. Kayak gitu itu katrok banget, ndeso dan birokasi jadul. Nggak siap lihat duit gedhe dan menolak masih hal yang sulit, malah bikin malu,” katanya.

Ganjar berpesan SKPD bisa menjalankan birokrasi yang bersih, transparan, bebas pungli serta tidak ada setoran. Seluruh pendapatan daerah yang masuk ke kabupaten disarankan untuk dielektronikan yang pendistribusiannya melibatkan perbankan. (Humas Jateng)