Ganjar Akan Cabut SK Addendum pada 17 Januari

Kam, 15/12/2016 - 20:18 -- humasjtg3

Semarang - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP akan mencabut SK addendum PT Semen Indonesia yang diterbitkan pada 9 November lalu. Pencabutan SK akan dilakukan pada 17 Januari 2017, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung, yang petikan putusannya diterima pihaknya pada 17 November lalu.

"Pasti pemerintah akan mencabut SK terbaru (addendum) itu," katanya usai berdialog dengan masyarakat Sedulur Sikep di empat wilayah (Kabupaten Pati, Kudus, Blora, dan Bojonegoro (Jatim), di Lantai I Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (15/12).

Untuk mempersiapkan pencabutan SK itu, pihaknya sudah membuat tim kecil yang anggotanya terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, PT Semen Indonesia, Pemprov Jawa Tengah, dan tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis/ KLHS (Kantor Staf Kepresidenan). Tim tersebut akan bekerja untuk membahas semua aspek (lingkungan, sosial, ekonomi) dalam sepekan ini.

"Pencabutan (SK) belum dilakukan. Maka ada tim kecil yang kita bentuk antara pemprov, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pabrik, Kementerian BUMN, dan tim KLHS yang dibentuk Kantor Staf Presiden. Ini yang akan mengkaji aspek lingkungan, teknis, termasuk sosial ekonominya. Jadi kita akan mempertimbangkan semuanya. Sehingga nantinya kita harapkan itu menjadi solusi tengah yang paling baik dan cermat," jelasnya kepada wartawan.

Tim kecil yang dibentuk, imbuh gubernur, juga untuk memberikan rekomendasi, langkah apa yang akan ditempuh setelah SK dicabut. Sebab, setelah melaksanakan pencabutan SK, putusan MA tidak memerintahkan apapun. Langkah yang akan diambil setelah pencabutan SK, tergantung dari hasil kajian teknis dan kajian lingkungan yang dilakukan tim kecil.

"Di dalam putusan itu, lebih banyak bicara aspek lingkungan. Di atas cekungan air tanah di watu putih yang paling banyak dipersoalkan. Sudah ada yurisprudensi. Saya lupa persis nomornya. Tapi kemarin saya coba baca. Kalau itu cacat prosedur dan cacat hukum, mestinya cacatnya diperbaiki. Saya berpikir, putusan itu, selain katakan mencabut, juga memerintahkan untuk kita ngapainsetelah mencabut itu," beber mantan anggota DPR RI ini.

Disinggung mengenai penutupan pambangunan pabrik, Ganjar menjawab, dirinya tidak membaca satu pun putusan MA yang menyebutkan menghentikan pembangunan pabrik. Dia juga sudah mengonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kantor Staf Presiden, dan pihak penggugat (Walhi), tentang ada tidaknya putusan penghentian. Ternyata, jawabannya tidak ada.

"Saya kok tidak membaca satu pun di dalam putusan itu menghentikan pabrik. Atau ada wartawan yang baca. Atau saya yang tidak cermat. Saya tanya Menteri BUMN, tidak ada. Saya bicara sama kantor presiden, tidak ada. Bahkan, salah satu penggugat kemarin ikut hadir. Mas (Walhi) sampeyan salah satu penggugat kan? Iya. Menghentikan pabriknya ndak? Tidak, kita tidak bicara menghentikan pabrik. Jadi agak berbeda, antara yang ada di putusan dengan isu yang beredar," ungkapnya.

Jika ada yang mengetahui perintah penghentian, Ganjar akan mengajaknya untuk membaca putusan MA bersama-sama.

Terkait kedatangan masyarakat Sedulur Sikep/ samin, orang nomor satu di Jawa Tengah itu menyampaikan, dia ingin memastikan apakah benar video yang beredar di youtube, kalau warga samin menolak pabrik semen. Dari dialog kedua yang dilakukan kali ini, dia mendapat jawaban jika sikap mereka netral.

"Dua kali pertemuan ini. Satu dulu yang datang ke Puri Gedeh. Dari humas di-upload di youtube. Bisa dilihat. Yang kedua kali ini. Begitulah mereka bersikap. Adil, jujur, apa adanya, tidak mau konfrontasi. Itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki. Saya tanya lugu saja. Apakah benar menolak semen. Ndak ada urusan kan sebenarnya. Karena bukan urusan dia. Jadi klaim terhadap itu (penolakan), diklarifikasi oleh mereka," urainya.

Sedulur Sikep, sambung Ganjar, juga mengakui ada dari kelompok mereka yang jumlahnya sekitar 800 orang, berbeda keinginan. Yakni, menolak keberadaan pabrik semen.

"Mereka katakan sedulur tetep sedulur. Tapi karep atau keinginan, masing-masing. Mungkin ada yang keinginannya beda. Ya saya hormati saja. Tapi saya menunjukkan kepada publik, tidak semua Samin menolak soal ini," ucapnya

Warga Sedulur Sikep, Budi Santoso dari Desa Larik Rejo Kecamatan Undaan Kudus menguatkan pernyataan Ganjar. Dia mengatakan, warga Sedulur Sikep bersikap netral terhadap pembangunan pabrik semen.

"Saklerese nek Sikep niku netral. Dalam arti, kalau masuk di bahasa, antara pro dan tolak, ya saya tidak nolak, tidak pro. Kalau pabrik semen di sana ya tidak apa-apa. Saya perjelas, bagi kami, saudara-saudara kami ini. Kalau ada demo, itu silahkan. Itu kan kehendak dia sendiri," tuturnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)