'Duit Akeh Ati-ati..'

Rab, 05/02/2014 - 13:48 -- humasjtg1

BOYOLALI - Bantuan keuangan yang digulirkan kepada pemerintah desa, diharapkan dapat membentuk jaringan infrastruktur yang tersistem dan terpadu. Baik jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs H Heru Sudjatmoko MSi, saat Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah 2014, se-Eks Karesidenan Surakarta. Kegiatan itu berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Rabu (5/2).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jangan diartikan membangun jalan atau jembatan saja. Lebih dari itu, infrastruktur yang baik dapat menunjang kegiatan sosial dan perekonomian secara menyeluruh. Termasuk, meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan usaha rumah tangga.

"Kalau jalan baik, gampang dilalui, usaha kecil jadi mudah, usaha warungan juga dimudahkan. Kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, juga menjadi mudah. Anak-anak mudah ke sekolah, orang gampang ke puskesmas, dan sebagainya," beber dia.

Diakui, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan desa masih belum terlalu besar. Yakni, Rp 100 juta untuk desa dengan kategori sangat miskin, Rp 60 juta untuk desa kategori sedang, dan Rp 40 juta untuk desa yang tidak miskin. Total anggaran sekitar Rp 453,3 miliar. Namun, dibandingkan pada 2013 lalu yang hanya dialokasikan Rp 72 miliar, anggaran tersebut naik 600 persen.

Meski begitu, Wagub mengingatkan kepada para kepala desa untuk dapat mengelola anggaran dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai menimbulkan masalah di masa mendatang.

Apalagi, pemberian bantuan untuk desa kali ini, dapat dikatakan sebagai latihan, menjelang turunnya anggaran desa dari pemerintah pusat dengan pemberlakuan Undang-undang Desa, pada 2015 mendatang, yang jumlahnya lebih besar lagi.

"Duit meh podho karo banyu, podho karo geni. Kurang air kita sengsara. Tapi kalau kelebihan, jadi banjir. Api sebagai sumber energi. Tidak ada barangnya, butuh banget. Tapi kalau kebanyakan terbakar. Jadi yen akeh, ati-ati. Iso mbandakani,"tegas dia.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah, Drs Tavip Supriyanto MSi, menyampaikan, bantuan desa diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan, guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, bantuan keuangan bersifat simultan. Sasaran bantuan keuangan, untuk pembangunan infrastruktur desa yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya, dalam meningkatkan arus perekonomian perdesaan. Seperti, pavingisasi jalan, betonosasi jalan, gorong-gorong, talud jalan/ saluran air, pengerasan makadam jalan, pengaspalan jalan, drainase, perpipaan, serta bak penampungan air.

Ditambahkan, bantuan diberikan secara langsung ke kas pemerintah desa melalui transfer, dan dimasikkan pada APBDes.

Sementara, pemerintah kabupaten dan camat diminta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Agar anggaran dapat dicairkan pada Maret mendatang, pemerintah desa diminta segera menyusun dan mengajukan proposal, yang selanjutnya diverifikasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

"Alur pengajuan proposal, mulai dari musyawarah desa. Kemudian diverifikasi camat, bupati cq Bapermas Kabupaten, dan gubernur melalui Bapermades Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, anggaran dari provinsi melalui Biro Keuangan Setda, akan disampaikan ke rekening kas desa," tandas Tavip. **Humas