Balai POM Akan Dibentuk di Kabupaten/ Kota

Kam, 15/12/2016 - 19:35 -- humasjtg3

Semarang– Pemerintah akan membentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia.

“Selama ini Balai POM hanya ada di tingkat provinsi. Ke depan akan ada Balai POM sampai di tingkat kota dan kabupaten, sehingga lebih dekat dengan masyarakat, serta secara intensif memberikan pembinaan para pelaku usaha obat dan makanan,” ujar Kepala Badan POM (BPOM) RI Dr Ir Penny Kusumastuti Lukito MCP, saat memberi sambutan pada Pertemun dan Fasilitasi Registrasi Obat Tradisional untuk UMKM di Hotel Best Western Premier Sukoharjo, Kamis (15/12).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lanjut dia, BPOM melalui Balai POM akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana pun BPOM tidak dapat melakukan fungsi pengawasan sendiri atau tanpa melibatkan pihak lain, terutama pemerintah kabupaten, kota, masyarakat, serta jaringan-jaringan komunitas yang tersebar di tingkat daerah. Apalagi BPOM sudah berkomitmen akan menindak tegas beragam pelanggaran terkait produk makanan dan obat yang merugikan atau berbahaya bagi masyarakat.

“Pelanggaran yang terjadi pada bermacam produk makanan dan obat itu adalah pelanggaraan kemanusian dan harus ditindak tegas. Misalnya beredarnya vaksin palsu dan makanan pendamping ASI yang tidak sehat. Pengawasan dan pembinaan penting karena masyarakat harus mendapatkan obat tradisional yang terjamin keamanannya, bermutu, dan bermanfaat,” beber Penny.

Berbagai terobosan dilakukan BPOM untuk mempermudah proses registrasi obat tradisional. Antara lain menggiatkan sistem registrasi online, aplikasi sistem e-registrasi obat tradisional (ASROT) yang dimulai
sejak 2013 dan akan terus dikembangkan. Bahkan ke depan BPOM mengintensifkan kegiatan pelayanan publik langsung ke daerah, khususnya di sentra-sentra produksi obat tradisional.

Pada tahun 2016, lanjut Penny, BPOM telah melakukaan pelayanan publik “jemput bola” ke enam daerah, yaitu Jogjakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Serang. Termasuk daerah sentra produsen obat
tradisional di Kabupaten Sukoharjo dan Cilacap untuk memfasilitasi kemudahan proses registrasi 120 UMKM atau produsen obat tradisional.

Menurutnya, mendatang BPOM akan terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk obat tradisional dapat memenuhi standar baku, tidak melanggar peraturaan yang ditetapkaan, serta mencegah peredaran obat tradisional illegal. Dalam melaksanakan fungsinya, BPOM tidak hanya melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tetapi juga kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas, dapat memilih obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

“BPOM fokus meningkatkan komitmennya melakukan pembinanan, memastikan bahwa UMKM bisa meningkatkan standarnya sesuai ketentuaan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari produk produk ilegal yang beredar di masyarakat. Kami juga mengimbau kepada para pelaku usaha agar tidak segan-segan menghubungi BPOM terkait registrasi. Bahkan BPOM juga membuka akses komunikasi langsung, terkait konsultasi tentang berbagai permasalahan yang dialami pelaku usaha, silakan menghubungi saya,” katanya.

Wakil Gubernur Jateng Drs H Heru Sudjatmoko MSi dalam sambutannya menambahkan, peran BPOM sangat penting bagi masyarakat. Badan POM berkewajiban melakukan pembinaan dan terus mengawasi peredaran bermacam produk obat dan makanan. Sehingga dengan adanya kemitraan BPOM dengan pemerintah kabupaten dan kota, maka masyarakat akan lebih terlindungi dari maraknya peredaran obat dan makanan illegal, serta pelayanan kepada para pelaku usaha obat tradisional maupun makanan semakin prima.

“Kami mendukung rencana adanya BPOM di kabupaten dan kota. Seandainya kepanjangan tangan Balai POM tidak hanya berada di Semarang tetapi ada seluruh kabupaten dan kota, maka pengawasan akan lebih intensif, para penghusaha dapat terbina dengan baik, produknya bermutu, berkhasiat, aman, dapat memenuhi standar, dan bisa diekspor,” terangnya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kata dia, maka kebutuhan obat semakin meningkat. Kondisi ini berdampak pula pada sektor ekonomi, karena dengan berkembangnya industri obat tradisional baik skala besar maupun UMKM atau rumah tangga, tidak hanya mampu menyerap banyak tenaga kerja namun juga penggunaan hasil pertanian khususnya komoditas rempah-rempah kian meningkat untuk bahan baku obat tradisional.

“Tidak ada satu pun yang tidak memerlukan obat, maka kehadiran obat tradisional penting. Maka seiring meningkatkanya kebutuhaan obat, ini menjadi potensi luar biasa. Apalagi jamu juga sudah menjadi komoditas ekspor. Bahan baku obat-obatan tradisional hasil tanaman petani di daerah kita sendiri, sehingga ini potensial untuk menghidupi masyarakat kita,” pungkasnya.

Pada kegiatan pertemuan dan fasilitas registrasi obat tradisional untuk UMKM yang berlangsung dua hari tersebut, juga diselenggarakan bimbingan teknis, layanan registrasi online obat tradisional, penyerahan nomor izin edar dari BPOM, dan pemberian bantuan dari PT Sido Muncul yang diserahkan oleh wakil gubernur Jateng. (Biro Humas Setda Prov Jateng)