2017, Jateng Genjot Infrastruktur Pariwisata dan Tanggulangi Kemiskinan

Sel, 27/12/2016 - 17:09 -- humasjtg3

Semarang - Setelah tiga tahun pertama fokus pada penanganan infrastruktur dasar, pada 2017 mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih memrioritaskan pada upaya penanganan kemiskinan. Selain itu, juga mengakselerasi program-program yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyampaikan pada 2017 anggaran program infrastruktur jalan dan jembatan dikurangi. Namun, pihaknya tetap menuntaskan perbaikan jalan provinsi yang hampir seratus persen terpenuhi.

"Sampai tahun ketiga ini perbaikan jalan provinsi relatif bagus. Tinggal jalan kabupaten/ kota yang sekarang kita dorong. Infrastruktur untuk tahun 2017 sudah kita kurangi. Tapi komunikasi dengan pemerintah pusat kita buka. Alhamdulillah double track selatan sudah hampir jadi, Bandara Ahmad Yani insya Allah tahun 2018 jadi, dan Bandara Purbalingga insyaallah kita kerjakan tahun 2017 ini," terang Ganjar, saat diwawancara wartawan Jateng Pos di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (27/12).

Menurut Ganjar, renovasi atau pembangunan bandar udara dapat membuka akses yang lebih luas bagi para wisatawan untuk mengeksploitasi obyek-obyek wisata unggulan di Jawa Tengah. Seperti Dieng, Borobudur, Sangiran, dan Karimunjawa. Ganjar mengaku siap menggenjot program infrastruktur pariwisata pada tahun mendatang.

"Pariwisata juga kita dorong. Ini menjadi ekonomi kreatif baru. Kemarin pemenang tender sudah paparan kepada kita. Saya minta untuk paparan sekali lagi dan hasil kajian pemenang tender itu saya minta untuk diuji publik," bebernya.

Ganjar mencontohkan, objek wisata Sangiran perlu dieksplorasi, sehingga wisatawan datang tidak hanya melihat kondisi obyek wisata saja, tetapi juga ada permainan dan kuliner yang unik. Dengan demikian, target wisatawan dapat dicapai. Selain itu, pada tahun mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfokuskan pada program penanggulangan kemiskinan.

"Kita pindahkan (fokus) kepada penanggulangan kemiskinan. Desa-desa kita kasih bantuan kembali agar desa bisa lebih cepat tumbuh. Pada saat bersamaan, kita berikan pedoman-pedoman kepada bupati dan kades agar transparan, akuntabel, dan partisipatif," jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan, hingga akhir tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan program Kartu Tani untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Program tersebut dilakukan karena sejak awal pemerintahan Ganjar-Heru petani seringkali mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Sebagian besar masyarakat kita petani. Kita tanya apa masalah mereka, ternyata pupuk. Di balik Kartu Tani itu bukan cerita ada kartunya, tetapi basis datanya. Ternyata sulit mengajak orang agar mau didata luasannya, siapa pemiliknya, ditanami apa," ujarnya.
Selain itu, program reformasi birokrasi juga menunjukkan perkembangan positif. Ganjar mengaku tetap memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka tidak tergoda untuk melakukan praktik korupsi. Dan ASN diminta untuk melaporkan harta kekayaan.

"Reformasi birokrasi terus kita lakukan. TPP diberikan agar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak tergoda dengan korupsi.  Satu nggak boleh nyolong. Dua, penghasilanmu taktambahi. Tiga, nggak ada setor-setor kepada pimpinan," tandasnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)