Tumbuhkan Budaya “Jangan-jangan”

Jum, 20/01/2017 - 15:35 -- ully

Semarang - Apa yang Anda lakukan jika menerima informasi dari media sosial? Apakah akan langsung men-share, mengomentarinya, atau diam saja? Apa risiko dari itu semua?
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dadang Somantri meminta masyarakat tidak terpancing dengan berbagai pemberitaan dan informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Apalagi jika sampai mencaci maki atau mengomentari dengan kalimat-kalimat tidak layak. Dia menyarankan agar berita yang belum tentu kebenarannya tersebut tidak disikapi berlebihan.

“Kalau baca berita hoax, diemin saja. Begitu dianggap sudah merugikan, laporkan saja. Kalau dikomentari, apalagi dengan kalimat-kalimat yang tidak layak, itu pasti akan terus berbalasan. Semakin panjang, semakin kemana-mana. Kalau saya terima seperti itu, dan terkait dengan ini, adukan saja,” beber Dadang saat dialog interaktif “Mencegah Penyebaran Informasi Hoax”, di Studio Cakra Semarang TV, Selasa (17/1).

Melaporkan berita hoax secara hukum, imbuhnya, bisa dilakukan jika berita tersebut sudah dianggap sebagai fitnah dan merugikan. Apalagi ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE), yang bisa menjerat siapa saja yang memberikan informasi palsu atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di mana pada pasal 28 ayat (1) UU ITE jelas diatur yang bisa dikenakan sanksi hukum setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Diakui, maraknya pemberitaan hoax tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat belakangan ini. Teknologi maju yang semestinya disikapi dengan bijak, justru dimanfaatkan untuk menyebar informasi tanpa dasar, dengan kecenderungan iseng. Namun, perlu diwaspadai jika informasi tersebut mengandung SARA, kebencian, dan ketidaknyamanan. Ironisnya, masih ada masyarakat yang percaya begitu saja terhadap informasi yang diterima dan menyebarkan kembali.

Dadang menyampaikan, tidak seperti pemerintah pusat, pihaknya belum memiliki kewenangan memfilter secara langsung informasi yang beredar di media online. Yang dilakukan adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana menyikapi berita atau informasi yang dibaca atau didengar. Sehingga mereka bijak menyikapi informasi.

“Orang tua juga harus mengawasi anak dengan bijak dan berkomunikasi dengan baik. Jangan sibuk dengan HP masing-masing,” beber dia.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, Amir Machmud mengakui, 10 tahun terakhir informasi hoax semakin merebak seiring perkembangan teknologi dan kemudahan menyiarkan berita atau informasi. Dan perbuatan pembohongan tersebut berdasarkan berbagai kepentingan. Bisa jadi kepentingan tersebut tidak pernah diperkirakan sebelumnya, misalnya karena persaingan bisnis, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Dalam kondisi yang dia sebut dengan darurat hoax, dibutuhkan penerapan aturan yang ketat, baik mengenai aturan meng-upload hingga mengunggah.

Amir tidak menampik jika kemerebakan berita bohong tersebut membuat media mainstream atau media massa resmi berada pada posisi sulit. Di satu sisi, media mainstreamdiingatkan agar tidak tergesa-gesa menyebarkan kabar karena kekhawatiran tertinggal dengan media lainnya. Sebab, kecepatan menyampaikan informasi terkadang mengabaikan konfirmasi. Di pihak lain, sejauh mana daya tahan masyarakat untuk menerima dan memfilter informasi. Munculnya organisasi dan lembaga anti-hoax menandakan kerinduan masyarakat terhadap produk jurnalistik yang bisa memenuhi hasrat informasi mereka.

“Kita tidak bisa mengatakan, bagaimana menghadapi ini. Apakah harus ditumbuhkan ketidakpercayaan kepada berita yang muncul dari media-media online, atau media sosial. Tidak bisa begitu. Tetapi ini menjadi tugas media mainstream untuk memperkuat nilai-nilai,” ungkapnya.

Untuk itu, semangat disiplin untuk memverifikasi berita tidak boleh ditinggalkan. Amir mengajak seluruh insan jurnalis untuk mengembalikan semangat jurnalistik yang sesungguhnya. Yakni semangat melakukan verifikasi, mematuhi kode etik jurnalistik, serta menyajikan kebenaran dan keadilan.

“Masyarakat juga terpaksa menumbuhkan budaya jangan-jangan. Jangan-jangan ini hoax, jangan-jangan ini tidak benar. Dan itu bukan salah kita ketika yang dimunculkan adalah mencoba menolak dulu dengan cara mencoba menaruh curiga terhadap segala sesuatu mengenai informasi yang kita terima. Perlu pula memperkuat barisan wartawan PWI menjadi wartawan yang betul-betul kompeten. Artinya, professional dihayati secara skill bagus, tapi juga secara etik,” tandas Amir. (Diskominfo Jateng)