Kandungan NaCl Garam Rakyat Mutlak Ditingkatkan

Jum, 10/02/2017 - 17:52 -- ully

Kudus - Masih kurangnya kesejahteraan petani garam, termasuk di Jawa Tengah, seringkali menjadi sorotan. Namun, tidak ada cara lain untuk membantu petani dan menyelesaikan permasalahan garam kecuali menghentikan impor.

Hal itu diungkapkan Direktur PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) Ir J Dwi Kuncoro saat Dialog Pendapat Umum Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petambak Garam, yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, di Rumah Mode Kudus, Kamis (9/2). Menurutnya, menghentikan impor garam tidak mudah, karena hanya bisa dilakukan saat bisa memroduksi garam substitusi impor.

“Stop impor garam ini kalimat bersyarat. Kapan bisa stop impor. Syaratnya, ketika kita bisa memroduksi garam substitusi impor. Untuk substitusi impor, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kualitas garam, dan kuantitas garam,” katanya.

Dwi Kuncoro mengungkapkan kuatnya dominasi Australia dalam memasok garam di Indonesia karena produksinya yang melimpah, yakni 9,2 juta ton garam per tahun atau tiga kali kebutuhan garam Indonesia yang hanya 3,6 juta ton. Tidak hanya itu, cuaca yang sepanjang tahun kemarau dengan kelembaban rendah membuat mereka lebih mudah mengeringkan garam. Apalagi ditunjang dengan luas lahan garam yang mencapai ribuan hektare.

“Jumlah sungai di Australia juga tidak sebanyak di Indonesia. Padahal sungai memengaruhi kualitas garam laut sebagai bahan baku. Jadi, bahan bakunya saja sudah beda. Di samping itu, karena penggunaan teknologi yang berbeda, luasan lahan yang juga berbeda, usia garam atau reservoir garam itu bisa bertahun-tahun. Jadi cadangan garam bisa bertahun-tahun,” bebernya.

Melihat kendala cuaca, air baku, dan kurangnya teknologi pengolahan garam yang digunakan di Indonesia, sulit untuk bisa memroduksi garam berkualitas impor. Namun, tetap diupayakan menuju perbaikan garam rakyat. Caranya, dengan mengonsolidasikan lahan garam tidak hanya setengah atau satu hektare, tapi dikonsolidasikan menjadi 50 hektare. Sehingga, ditemukan rasio yang ideal antara luasan lahan untuk bulir dan meja penggaraman, sekiar 1:9.

Dengan begitu, saat proses kristalisasi, garam sudah sangat matang, dengan tingkat asin yang mencukupi dengan NaCl 93-94 persen, magnesium rendah, dan akhirnya mencapai garam berkualitas. Aspek lain yang mesti diperhatikan adalah industri garam untuk mengolah garam rakyat menjadi garam industri.

Dalam hal ini, PT SPJT akan mengambil peran untuk mengolah garam rakyat menjadi industri. Berbeda dengan yang dilakukan PT Garam Indonesia, PT SPJT tidak memroduksi sendiri melainkan kulakan garam rosok dari rakyat untuk diolah dan dijual kepada industri.

“Kami ingin mendirikan garam industri aman untuk aneka pangan yang mensyaratkan kadar NaCl minimum 98 persen. Tapi garam rakyat harus ditngkatkan. Mengapa garam rakyat harus ditingkatkan? Karena kalau garam rakyat ini eksisting hanya 85 persen, biaya yang kami keluarkan untuk meningkatkan menjadi 95 persen sangat mahal sehingga harga garam sangat mahal dan tidak terbeli oleh industri. Mereka membeli impor saja Rp 750 sudah dapat. Tapi kalau kami harus mengolahnya dengan harga produksinya Rp 11 ribu bagaimana kita bisa menjual,” jelas Dwi Kuncoro.

Sementara itu, pada acara yang dibuka Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Dra Evi Sulistyorini MM, juga menghadirkan narasumber Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Ir Diah Kusumarini MSi. Diah mengakui tingginya curah hujan pada 2016, berpengaruh terhadap produksi garam. Pada 2015, produksi garam di lima kabupaten, yakni Rembang, Pati, Brebes, Jepara, dan Demak, tercatat 841.543,56 ton. Sementara pada 2016 turun menjadi 26.150,37 ton.

Tidak hanya yang dipengaruhi cuaca, produksi garam rakyat juga terkendala kualitas garam yang sulit memenuhi standar industri. Selain itu, teknologi pembuatan garam masih relatif sederhana atau tradisional, lahan tambak petani pun masih relatif kecil, dimiliki pribadi dan terpencar. Kondisi geografis Indonesia yang bervariasi membuat produktivitas masing-masing daerah beragam.

“Posisi daya tawar petani garam lemah. Mereka umumnya menjual garam pada pengepul dengan harga rendah dari harga pembelian petani (HPP). Petani juga banyak yang terjerat hutang karena garamnya diijonkan untuk modal kerja,” tuturnya.

Namun, lanjut Diah, masih ada peluang untuk mengembangkan garam lokal. Antara lain, kebutuhan domestik garam terus meningkat dan pada 2019 yang diproyeksikan mencapai 4,4-4,6 juta ton. Usaha garam rakyat juga menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir, di mana peluang investasi untuk garam industri masih prospektif . Permintaan garam global terus meningkat dan diperkirakan mencapai 324 juta ton pada 2018. Indonesia pun berpeluang meningkatkan ekspor garam meja untuk pasar Timor Leste dan Filipina.

Salah satu upaya yang dilakukan di Jawa Tengah, katanya, pembangunan pabrik garam olahan berkapasitas 40.000 ton per tahun tahap I pada 2017 oleh PT SPJT, dengan pilihan lokasi di Kabupaten Pati atau Rembang. Namun, revitalisasi lahan dan perbaikan teknologi untuk meningkatkan kualitas garam rakyat, di mana kandungan NaCl setidaknya melebihi 94 persen, mutlak ditingkatkan. (Diskominfo Jateng)