E-Penatausahaan, Lebih “Safe” Kelola Keuangan

Sen, 06/02/2017 - 14:12 -- ully

Semarang - Lebih dari 800 orang bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti pelatihan e-penatausahaan selama dua hari, yang berlangsung di Patra Convention Hotel Semarang mulai Senin (6/2). Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta meminimalisasi kesalahan teknis administrasi keuangan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, sistem aplikasi e-penatausahaan merupakan salah satu pengembangan sistem Government Resources Management System (GRMS). Tujuannya, mengintegrasikan antardata di internal birokrasi terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelayanan publik, baik dari perencanaan kegiatan, penganggaran keuangan, penatausahaan keuangan, maupun pengendalian kegiatan pekerjaan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real time. Jadi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran keuangan daerah dapat terwujud, sekaligus meminimalisasi kesalahan-kesalahan teknis administrasi keuangan daerah. Di samping itu juga sebagai sarana meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Kami mencoba untuk lebih safe (aman), tidak hanya sekadar (laporan) manual. Sehingga ada alat control yang bersifat alarm. Kalau menginput salah, sudah ada yang mengomunikasikan,” bebernya

Ditambahkan, peserta pelatihan adalah bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, dan bendahara penerimaan pembantu seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka dipandu tim dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan GRMS.

Pascapelatihan, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab para pengelola penatausahaan keuangan pada masing-masing instansi dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Khususnya menyangkut koordinasi dan pengawasan penatausahaan keuangan yang diaplikasikan secara efektif, efisien, transparan, dan profesional.

“Di jari-jari panjenenganlah kelancaran kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan. Kalau lancar, jadi ladang ibadah,” kata mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah ini.

Karenanya, bendahara diharapkan memiliki landasan sikap mental yang baik, jujur, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Sehingga dapat tersusun administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mendatang, Dadang berharap perencanaan dan pelaporan keuangan dapat menghemat kertas karena tidak lagi menggunakan kertas.

"Ke depan arahnya paper less. Bentuknya tidak lagi kertas pating sliweran tidak karu-karuan. Kita arahkan ke efisiensi dan efektivitas. Kalau ini sudah oke semua, laporannya tinggal bawa laptop. Kalau perlu sekali ngeprint," tandasnya.

Koordinator GRMS Habbibi Kurniawan menambahkan e-penatausahaan dibuat sebagai aplikasi yang terintegrasi dengan keuangan atau proses penganggaran yang nantinya digunakan hingga proses realisasi maupun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). Diakui membangun sistem yang terintegrasi tidak mudah. Namun dia berharap seluruh bendahara dapat mengaplikasikan program tersebut mulai dari perencanaan, yakni saat kepala subbagian program menyusun rencana kerja OPD. (Diskominfo Jateng)