Belum Tentu Anak Orang Kaya Tak Kurang Gizi

Jum, 17/02/2017 - 15:44 -- ully

Semarang - Anak kurang gizi, dengan tubuh kurus, seringkali dikaitkan dengan tingkat ekonomi orang tuanya yang tidak mampu. Padahal, ada di antara mereka yang berkemampuan ekonomi, memiliki anak yang bertubuh kurus dan termasuk malnutrisi.

Mantan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Theresia Rony Handayani mengungkapkan hingga kini persoalan gizi masih ada. Bahkan kondisinya cenderung stagnan, atau tidak ada penurunan yang berarti. Dia menunjuk contoh kasus stunting (anak balita pendek). Berdasarkan data Riskesdas, pada 2007 kasus stunting di Indonesia tercatat 36,8 persen. Pada 2010, kasus tersebut berkurang menjadi 35,6 persen. Namun, pada 2013 kasus stunting naik menjadi 37,2 persen. Fenomena yang sama juga terjadi pada kasus underweightnggak kurang gizi. Belum tentu orang cukup (secara ekonomi) anaknya nggak kurang gizi. Mengapa?” ungkapnya, saat Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (16/2).

Diakui, ketersediaan pangan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap gizi masyarakat. Bukan hanya keberadaan pangan di masyarakat, melainkan juga keterjangkauannya, termasuk keterjangkauan harga. Pengetahuan dan pola asuh orang tua dan mereka yang dipercaya mengurus anak saat orang tuanya bekerja, juga menentukan anak menderita gizi buruk atau tidak.

Kurangnya pengetahuan dan pola asuh yang keliru, imbuh Theresia, tidak bisa diatasi hanya oleh bidang kesehatan. Butuh peran pihak lain, baik dari aspek pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil penelitian, lingkungan juga memengaruhi gizi anak. Anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruh, tidak ada air bersih, akan cenderung kurang gizi. Sebab, anak-anak tersebut sering sakit akibat lingkungan tempat tinggalnya yang tidak memadai.

Karenanya, keterlibatan instansi maupun lembaga di luar kesehatan dan pangan, sangat diperlukan untuk menurunkan permasalahan pangan dan gizi di masyarakat. Intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan, memang diperlukan. Misalnya, pemberian tablet gizi pada ibu hamil untuk mencegah anemia, pemberian vitamin A dan pemberian makanan tambahan pada anak, dan sebagainya. Namun, upaya jangka pendek itu saja tidak cukup. Butuh intervensi sensitif yang bersifat jangka panjang. Yakni intervensi secara tidak langsung di luar sektor kesehatan , yang direncanakan secara khusus dan terpadu dengan kegiatan spesifik untuk perbaikan masalah gizi, dengan sasaran masyarakat umum.

Dia mengasumsikan, berinvestasi satu dolar AS untuk air atau sanitasi, itu mempunyai efek ekonomi atau economic return rate 300 kalinya. Artinya, betapa keberadaan air bersih dan sanitasi yang baik itu sangat penting.. Kalau dihubungkan dengan program pemerintah sekarang, terkenal dengan istilah seratus kosong seratus, yang betul-betul sensitif terhadap gizi, untuk atasi persoalan gizi. Yakni, 100 (%) akses terhadap air bersih, nol (%) daerah kumuh, dan 100 (%) sanitasi.

“Kalau inves di situ kembalinya 300 kalinya. Kalau mampu menggerakkan masyarakat di sekitar kita untuk gerakan seratus kosong seratus, itulah kegiatan sensitif, yang memiliki peran 70 persen. Mari kita melangkah dengan irama yang sama. Spasial atau lokusnya yang sama. Semua intervensi kalau lokusnya beda, tidak akan tercapai dengan cepat,” ungkapnya

Identifikasi sasaran, menurut Theresia, sangat diperlukan untuk menentukan upaya berikutnya yang dilakukan. Misalnya, anak-anak dengan gizi kurang, didata, termasuk kondisi perekonomian orang tuanya. Jika orang tuanya tidak miskin, intervensinya dikembalikan kepada orang tua, melalui edukasi dan pelatihan. Sementara, mereka yang miskin akan diberikan intervensi sesuai kebutuhan.

“Meskipun sudah ada makanan di meja tapi kalau ibunya tidak memberikan sampai ke mulut si anak, anak ini tidak akan pernah berubah. Inilah tantangannya. Maka kesehatan sendiri tidak sanggup melakukan ini,” jelas Theresia.

Kepala Bidang Perekonomuan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi SPi MA, menambahkan keluarga merupakan bagian terkecil untuk mengatasi persoalan gizi di masyarakat. Untuk itu perlu upaya agar keluarga atau masyarakat mudah mengakses pangan, baik ketersediaan maupun keterjangkauan harga.

“Tidak hanya tergantung Bulog, tapi perlu pemberdayaan sarana prasarana untuk membangun sistem logistik yang handal di daerah, dan memberikan akses pangan dan gizi di masyarakat,” katanya.

Dalam ketersediaan pangan, tutur Endi, penguasaan teknologi mesti dikuasai, khususnya penanganan pascapanen. Pendekatan multisektor pun mutlak dilakukan. RAD Pangan dan Gizi diharapkan dapat menjadi panduan pemerintah dan stake holder dilandasi komitmen bersama untuk merencanakan dan melaksanakan program/ kegiatan dan anggaran prioritas multi sektor dalam kerangka intervensi spesifik dan sensitif di bidang pangan dan gizi, untuk peningkatan kualitas SDM Jawa Tengah.

“Untuk itu, perencanaan di tahun 2018, pendekatan multisektor ini harus holistik, tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh, inklusif, dan terfokus pada kegiatan yang relevan dan pencapaian tujuan. Atau pencapaian indikator kerja utama yang telah ditetapkan di RAD Pangan dan Gizi,” tegas Endi. (Diskominfo Jateng)